NAWACITA, PROGRAM PERLANCAR INFRASTRUKTUR ERA JOKOWI-JK

Tema               : Kenali Indonesia dengan Data
Infrastruktur  : Sektor Prioritas Pembangunan Era Jokowi

Pembangunan infrastruktur era Jokowi masuk dalam nawacitanya point ke tiga, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Dengan nawacitanya tersebut, pembangunan infrastruktur begitu kental terasa dirasakan selama kepemimpinan Jokowi yang telah berlangsung selama dua tahun lebih.

Di antara pembangunan yang telah digencarkan oleh Jokowi-JK, yang telah terealisasikan antara lain:
1.     Proyek Listrik
2.     Jalan Tol
3.     Pembangunan 24 Pelabuhan Kapal/Tol Laut
4.     Pembangunan Jalan Trans di Perbatasan Indonesia
5.     Pembangunan Rel Kereta Api (KA)
6.     Pembangunan Bandara
7.     Pembangunan Mass Rapit Transit, Light Rail Transit dan commuter line.

Dengan berbagai pembangunan yang telah dilakukan oleh Jokowi, Indonesia dalam “Statistik Indonesia” telah memasukkan negara berkembang ini dalam urutan ke enam, mengungguli Jerman, Brazil, Turki dan Prancis dalam memberikan sumbangsih melalui pembangunan infrastruktur terhadap PDB terbesar di dunia.



Dari berbagai usaha Jokowi-JK dalam melakukan pembangunan negara, yang telah berhasil memasukkan Indonesia dalam urutan ke enam seperti yang telah dibahas di atas, menghabiskan dana seperti yang dilansir oleh http://databoks.co.id/.
Table Anggaran Infrasuktur 2014-2017
Sumber : Data Statistik


Hingga akhir tahun 2016, ada sebanyak 5.054 paket program lelang untuk pengerjaan infrastruktur di seluruh Indonesia dengan total nilai Rp 317,1 triliun. Sedang hingga sekarang dana yang telah dianggarkan untuk melaksanakan rencana kerja dalam bidang infrastruktur di tahun 2017 adalah Rp 378,3 triliun. (Sumber :Statistik Indonesia)

Untuk dua tahun kepemimpinannya, Jokowi-JK mempercepat pembangunan jalan nasional sepanjang 2.225 kilometer, jalan tol sepanjang 132 kilometer dan jembatan sepanjang 16.246 meter atau 160 jembatan, rel kereta api sepanjang 450,83 kilometer spoor, pembangunan pendukung tol laut ada 47 pelabuhan non komersil. Sebanyak 41 pelabuhan yang hingga sampai saat ini sedang mengalami pembangunan. Tentunya, pembangunan yang dilakukan di era Jokowi-JK ini tidak terlepas dari hasil realokasi subsidi BBM.
Table Jumlah Proyek Menurut Kategori
Sumber : Data Statistik
Dari sekian jumlah pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi, diharapkan masyarakat mampu memperoleh biaya transortasi dan logistic yang lebih murah, pertukaran barang dan jasa lebih efisien, serta produk-produk yang ada dalam negeri mampu bersaing dalam skala asing. (Sumber :Statistik Indonesia )
Tidak kasat mata pula, era Jokowi-JK telah menggencarkan dalam peningkatan rasio elektrifikasi di Indonesia, yaitu dari 83% di tahun 2014 hingga menjadi 88% di tahun 2016. Rasio elektrifikasi atau pemerataan sambungan listrik ditargetkan mencapai 97% hingga 2019. Target pembangunan pembangkit listrik 35.000 mega watt (MW), dari sebelumnya 20.000 MW untuk lima tahun sebelum kepemerintahannya Jokowi-JK. Bahkan jika ditilik 40 tahun ke belakang hanya 5.000 MW.
pembangunan pembangkit 35.000 MW sudah mencapai 1% kemudian 24% konstruksi. Sisanya sedang dalam tahap konstruksi dan rencana pembangunan setelah menyetujui kontrak atau Power Purchase Agreement (PPA). Sedangkan pembangunan transmisi atau jaringan listrik juga terus dikebut. Saat ini, transmisi dalam program 35.000 MW sudah mencapai 8% dan 40% sisanya dalam tahap pembangunan. . (Sumber :Statistik Indonesia )

Table Kapasitas Pembangkit Listrik mulai tahun 2017
Sumber : Data Statistik
Sedangkan untuk wilayah pinggiran seperti di daerah Papua, Proyek Jalan Trans Papua yang terhubung dengan tol laut, dirasa nanti mampu memperkuat kawasan terdepan Indonesia. Panjangnya 4.330,07 km, menghubungkan Sorong di ujung Provinsi Papua Barat dengan Merauke yang berada di ujung Provinsi Papua, juga ujung Timur Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini. (Sumber :Statistik Indonesia)
Pengamanan perbatasan dilakukan. Pemerintah Jokowi yang berorientasi membangun negara jadi poros maritim dunia ini telah menetapkan 111 pulau kecil terdepan Indonesia, lewat Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017.
Segala pembangunan yang digencarkan di Era Jokowi-JK pada dasarnya dimaksudkan untuk mencapai 3 (tiga) strategic goals yaitu:
1.      meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota dan desa, hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran pusat-pusat pertumbuhan ekonomi desa dan meningkatkan akses infrastruktur bagi pertumbuhan ekonomi lokal
2.      meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan dan memperluas lapangan kerja;
3.      meningkatkan kualitas lingkungan, yang bermaksud untuk mengurangi luas kawasan kumuh, perdesaan, daerah perbatasan, kawasan terpencil, dan pulau-pulau kecil.
Sekalipun keadaan ideal yang diharapkan seperti yang disebutkan di atas, program dari nawacita Jokowi yang menggencarkan berbagai pembangunan telah banyak menyisakan perlawanan dari masyarakat Indonesia. Karena pembangunan selain sarat dengan pembebasan lahan, juga menjadikan masyarakat Indonesia sendiri semakin merasa terdesak akan sempitnya lapangan pekerjaan yang telah ada. Hal ini mengingat keadaan Indonesia yang telah tergabung dalam Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Dimana dengan MEA, bagi warga negara yang SDM-nya dirasa kurang, tidak menutup kemungkinan akan menjadi buruh di negaranya sendiri.
Oleh sebab itu, menurut hemat penulis, pembangunan bisa dilakukan, tetapi tentu saja tidak menyalahi berbagai aturan dari hokum yang telah ditetapkan. Misalnya pembangunan bandara di suatu wilayah, perlu juga pertimbangkan keadaan alam dan lingkungannya. Bukan lantas menerabas aturan seperti Wahana lingkungan hidup (Walhi) Indonesia maupun berbagai peraturan yang mengikat dalam penuhi proses pembangunan infrastruktur. yang dirasa tidak memenuhi syarat dalam melakukan pembangunan. []

Comments

  1. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
    Replies
    1. This comment has been removed by the author.

      Delete
  2. Faktor produksi yg tdk bisa dihindari adalah import bahan baku utama spt gandum kedele garam industri dan bhn baku penunjang yg merupakan brand LN. Faktor produksi yg bisa dikurangi adalah upah buruh dan jumlahnya, adanya pola outsourcing yg punya legitimasi hukum membantu pihak industri dlm mengurangi biaya produksi termsk adanya PHK dan menahan laju peningkatan UMR

    ReplyDelete
  3. Faktor produksi yg tdk bisa dihindari adalah import bahan baku utama spt gandum kedele garam industri dan bhn baku penunjang yg merupakan brand LN. Faktor produksi yg bisa dikurangi adalah upah buruh dan jumlahnya, adanya pola outsourcing yg punya legitimasi hukum membantu pihak industri dlm mengurangi biaya produksi termsk adanya PHK dan menahan laju peningkatan UMR

    ReplyDelete

Post a Comment