Tema :
Kenali Indonesia dengan Data
Infrastruktur :
Sektor Prioritas Pembangunan Era Jokowi
Pembangunan infrastruktur era Jokowi masuk dalam nawacitanya point
ke tiga, yakni “membangun Indonesia dari pinggiran
dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”. Dengan nawacitanya tersebut,
pembangunan infrastruktur begitu kental terasa dirasakan selama kepemimpinan
Jokowi yang telah berlangsung selama dua tahun lebih.
Di antara pembangunan yang telah digencarkan oleh Jokowi-JK, yang
telah terealisasikan antara lain:
1. Proyek Listrik
2. Jalan Tol
3. Pembangunan 24 Pelabuhan Kapal/Tol
Laut
4. Pembangunan Jalan Trans di
Perbatasan Indonesia
5. Pembangunan Rel Kereta Api (KA)
6. Pembangunan Bandara
7. Pembangunan Mass Rapit Transit, Light
Rail Transit dan commuter line.
Dengan berbagai pembangunan yang telah
dilakukan oleh Jokowi, Indonesia dalam “Statistik
Indonesia” telah memasukkan negara berkembang ini dalam urutan
ke enam, mengungguli Jerman, Brazil, Turki dan Prancis dalam memberikan
sumbangsih melalui pembangunan infrastruktur terhadap PDB terbesar di dunia.
Dari berbagai usaha Jokowi-JK dalam
melakukan pembangunan negara, yang telah berhasil memasukkan Indonesia dalam
urutan ke enam seperti yang telah dibahas di atas, menghabiskan dana seperti
yang dilansir oleh http://databoks.co.id/.
Table
Anggaran Infrasuktur 2014-2017
Sumber
: Data Statistik
Hingga akhir tahun 2016, ada sebanyak 5.054 paket program lelang
untuk pengerjaan infrastruktur di seluruh Indonesia dengan total nilai Rp 317,1 triliun. Sedang hingga sekarang
dana yang telah dianggarkan untuk melaksanakan rencana kerja dalam bidang
infrastruktur di tahun 2017 adalah Rp 378,3 triliun. (Sumber :Statistik
Indonesia)
Untuk dua tahun kepemimpinannya, Jokowi-JK mempercepat pembangunan
jalan nasional sepanjang 2.225 kilometer, jalan tol sepanjang 132 kilometer dan
jembatan sepanjang 16.246 meter atau 160 jembatan, rel kereta api sepanjang
450,83 kilometer spoor, pembangunan pendukung tol laut ada 47 pelabuhan non
komersil. Sebanyak 41 pelabuhan yang hingga sampai saat ini sedang mengalami
pembangunan. Tentunya, pembangunan yang dilakukan di era Jokowi-JK ini tidak
terlepas dari hasil realokasi subsidi BBM.
Table
Jumlah Proyek Menurut Kategori
Sumber
: Data Statistik
Dari
sekian jumlah pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi, diharapkan
masyarakat mampu memperoleh biaya transortasi dan logistic yang lebih murah,
pertukaran barang dan jasa lebih efisien, serta produk-produk yang ada dalam
negeri mampu bersaing dalam skala asing. (Sumber :Statistik Indonesia )
Tidak
kasat mata pula, era Jokowi-JK telah menggencarkan dalam peningkatan rasio
elektrifikasi di Indonesia, yaitu dari 83% di tahun 2014 hingga menjadi 88% di
tahun 2016. Rasio
elektrifikasi atau pemerataan sambungan listrik ditargetkan mencapai 97% hingga
2019. Target pembangunan pembangkit listrik 35.000
mega watt (MW), dari sebelumnya 20.000 MW untuk lima tahun sebelum kepemerintahannya
Jokowi-JK. Bahkan jika ditilik 40 tahun ke belakang hanya 5.000 MW.
pembangunan pembangkit 35.000 MW sudah
mencapai 1% kemudian 24%
konstruksi. Sisanya sedang dalam tahap konstruksi dan rencana pembangunan
setelah menyetujui kontrak atau Power Purchase Agreement (PPA). Sedangkan pembangunan transmisi atau jaringan
listrik juga terus dikebut. Saat ini, transmisi dalam program 35.000 MW sudah
mencapai 8% dan 40% sisanya dalam tahap pembangunan. . (Sumber :Statistik Indonesia )
Table
Kapasitas
Pembangkit Listrik mulai
tahun 2017
Sumber
: Data Statistik
Sedangkan untuk
wilayah pinggiran seperti di daerah Papua, Proyek Jalan Trans Papua yang terhubung dengan
tol laut, dirasa nanti
mampu memperkuat kawasan terdepan Indonesia. Panjangnya 4.330,07 km, menghubungkan Sorong
di ujung Provinsi Papua Barat dengan Merauke yang berada di ujung Provinsi
Papua, juga ujung Timur Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini. (Sumber :Statistik Indonesia)
Pengamanan perbatasan dilakukan. Pemerintah
Jokowi yang berorientasi membangun negara jadi poros maritim dunia ini telah
menetapkan 111 pulau kecil terdepan Indonesia, lewat Keputusan Presiden Nomor 6
Tahun 2017.
Segala pembangunan
yang digencarkan di Era Jokowi-JK pada dasarnya dimaksudkan untuk mencapai 3 (tiga) strategic goals yaitu:
1. meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota dan desa, hal ini dimaksudkan untuk
meningkatkan peran pusat-pusat pertumbuhan ekonomi desa dan meningkatkan akses
infrastruktur bagi pertumbuhan ekonomi lokal
2. meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimaksudkan untuk mengurangi
kemiskinan dan memperluas lapangan kerja;
3. meningkatkan kualitas lingkungan, yang bermaksud untuk mengurangi luas
kawasan kumuh, perdesaan, daerah perbatasan, kawasan terpencil, dan pulau-pulau
kecil.
Sekalipun keadaan ideal yang diharapkan seperti yang
disebutkan di atas, program dari nawacita Jokowi yang menggencarkan berbagai
pembangunan
telah banyak menyisakan perlawanan dari masyarakat Indonesia. Karena
pembangunan selain sarat dengan pembebasan lahan, juga menjadikan
masyarakat Indonesia sendiri semakin merasa terdesak akan sempitnya lapangan
pekerjaan yang telah ada. Hal ini mengingat keadaan Indonesia yang telah tergabung
dalam Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Dimana dengan MEA, bagi
warga negara yang SDM-nya dirasa kurang, tidak menutup kemungkinan akan
menjadi buruh di negaranya sendiri.
Oleh sebab itu, menurut hemat penulis, pembangunan bisa dilakukan,
tetapi tentu saja tidak menyalahi berbagai aturan dari hokum yang telah
ditetapkan. Misalnya pembangunan bandara di suatu wilayah, perlu juga
pertimbangkan keadaan alam dan lingkungannya. Bukan lantas menerabas aturan
seperti Wahana lingkungan hidup (Walhi) Indonesia maupun berbagai peraturan
yang mengikat dalam penuhi proses pembangunan infrastruktur. yang dirasa tidak
memenuhi syarat dalam melakukan pembangunan. []
This comment has been removed by the author.
ReplyDeleteThis comment has been removed by the author.
DeleteFaktor produksi yg tdk bisa dihindari adalah import bahan baku utama spt gandum kedele garam industri dan bhn baku penunjang yg merupakan brand LN. Faktor produksi yg bisa dikurangi adalah upah buruh dan jumlahnya, adanya pola outsourcing yg punya legitimasi hukum membantu pihak industri dlm mengurangi biaya produksi termsk adanya PHK dan menahan laju peningkatan UMR
ReplyDeleteFaktor produksi yg tdk bisa dihindari adalah import bahan baku utama spt gandum kedele garam industri dan bhn baku penunjang yg merupakan brand LN. Faktor produksi yg bisa dikurangi adalah upah buruh dan jumlahnya, adanya pola outsourcing yg punya legitimasi hukum membantu pihak industri dlm mengurangi biaya produksi termsk adanya PHK dan menahan laju peningkatan UMR
ReplyDelete